SHARE

Pernahkah kalian Mendapatkan Pesan dari seseorang yang menyatakan bahwa anda memenang kan sebuah hadiah berupa mobil atau uang ratusan juta rupiah mungkin yang masih awam info ini akan menjadi benar tapi hati-hati ini adalah pesan penipuan yang meresahkan masyarakat banyak karena banyak orang yang tertipu oleh pesan ini dan sang penipu mampu meraup omset miliaran rupiah.

Untuk Menanggapi hal ini pemerintah bekerjasama dengan semua operator SIM di indonesia dengan cara melakukan registrasi ulang dengan memasukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor KK ( Kartu Keluarga). Agar lebih efektif, kali ini proses registrasi dilengkapi dengan proses validasi. Validasi dilakukan dengan mencocokan data yang dimasukkan pengguna dengan data kependudukan yang ada di Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Sebelumnya, pada tahun 2005 pelanggan juga sudah diminta untuk melakukan registrasi sebelum mengaktifkan nomor seluler mereka. Namun saat itu, tidak disertai dengan proses validasi, sehingga masih mungkin dilakukan manipulasi data da tujuan registrasi pun menjadi tak valid.

Sehingga Melalui Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pemerintah meminta masyarakat mengirimkan data pribadi asli ke operator. Data itu meliputi NIK dan nomor Kartu Keluarga. Berikut sejumlah alasan yang pernah diutarakan pemerintah terkait validasi data pengguna telekomunikasi ini.

Menanggulangi Hoaks

Modus kejahatan dengan membuang kartu SIM yang bisa dijadikan bukti tak hanya di kasus terorisme. “pelaku ujaran kebencian atau penyebar hoaks pun tak akan bisa melakukan modus serupa bila validasi data pribadi oleh operator seluler rampung” kata Zudan .

Dari penuturan Zudan, Nomor Induk Kependudukan atau NIK merupakan data yang paling penting dalam sistem validasi kartu SIM ini. Sebab, melalui kerja sama dengan operator, pemerintah bisa menemukan sekaligus mencegah kejahatan yang bakal memakai perangkat telekomunikasi. “Ini juga untuk perlindungan optimal bagi negara sehingga tak ada lagi kejahatan di dunia maya,” tambah Zudan.

Alasan Registrasi SIM oleh Pemerintah
kompasiana.com

Cegah terorisme

Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, mengatakan kerja sama dengan operator seluler bisa mencegah tindak terorisme. Sebab, teroris kerap beroperasi dengan memanfaatkan kelonggaran pemeriksaan identitas saat registrasi awal kartu SIM.

“Tak ada lagi yang beli buat mengancam melakukan kejahatan lalu dibuang nomornya,” ucap Zudan usai konferensi pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (11/10).

Alasan Registrasi SIM oleh Pemerintah
kanalaceh.com

Amankan Transaksi non-tunai 

Zudan pun menambahi validasi data lewat operator dengan NIK bisa mendorong transaksi non-tunai melalui perbankan jadi lebih aman dan inklusif. “Kalau ngga ada di database, setop dulu,” ucapnya.

Proses validasi data pelanggan sudah berjalan. Dari data Dukcapil, sudah ada 36,5 juta NIK yang divalidasi oleh enam operator telekomunikasi. Setiap harinya, ada sekitar 175 ribu NIK baru yang didaftarkan ke operator telko. Proses validasi ini dijadwalkan selesai pada 28 Februari 2018.

“Sekarang ekosistemnya sudah lebih bagus dan canggih, terutama dengan keberadaan e-KTP dan single identity. Sudah saatnya kita terapkan mekanisme registrasi dengan single identity,” kata Menkominfo Rudiantara optimis.

Alasan Registrasi SIM oleh Pemerintah
nontunai.com

jadi intinya alasan pemerintah melakukan ulang registrasi menggunakan NIK dan No. KK bukan lah main-main.